3 Hari Yang Melelahkan

3 hari yang melelahkan, dimulai dari hari Jum’at malam 250610 pukul 19.00 WIB : diskusi bersama HSTP-IMAKAHI UGM di Lab Diagnostik lantai 3. Lalu pagi harinya, Sabtu 260610, Seminar Nasional HSTP bersama Dirjennak, Anggota DPR Komisi IV, dll. Kemudian keringat terakhir terpuaskan dengan terjun langsung ke peternakan sederhana yang dihuni 100 ekor sapi di daerah Keceme, Sleman pada minggu pagi yang cerah 270610. Semua saya ringkas menjadi bentuk tulisan seperti ini, mohon saran dan kritiknya karena kita sama-sama sedang belajar. (Annisa, sebagai mahasiswa fakultas kedokteran hewan semester 4, sebagai Kepala Departemen Kastrat IMAKAHI UGM, sebagai staf Biro Media HSTP FKH UGM, dan sebagai panitia Semnas dan Kunjungan yang harus selalu standby ikut semua kegiatan siapa tahu dibutuhkan jadi seksi perlengkapan atau seksi konsumsi dadakan).

Tulisan ini aku kasih judul panjang x lebar x tinggi biar rada keren :

Program Pemerintah, Tujuan, Peluang, Kendala dan Upaya Terobosan Demi Terwujudnya Swasembada Daging Tahun 2014 (Hasil Diskusi dan Seminar Nasional Bertemakan Swasembada Daging, 25-26 Juni 2010 yang diprakarsai oleh Himpunan Studi Ternak Produktif (HSTP) FKH UGM)

Ketika kita mendengar bahwa pemerintah menargetkan Indnesia swasembada daging sapi tahun 2014, kita harus berpikir dahulu, apa tujuan dan sasaran dari program ini. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) adalah upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri sendiri dan ditujukan untuk semua elemen masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Pengertian lebih lanjut, menurut Ir. Wignyo (Wakil Dirjen Peternakan) dalam Seminar Nasional bertema Swasembada Daging tanggal 26 Juni lalu di FKH UGM,beliau mengatakan bahwa target pemerintah dalam swasembada daging adalah peternakan Indonesia mampu mencukupi sampai 90% sapi dalam negeri, sementara pemenuhan dari impor hanya sekitar 10%.

Alasan pemerintah untuk membuat program swasembada daging sapi adalah mengingat bahwa rata-rata kondisi sapi lokal di Indonesia berada dalam keadaan underperformance. Calving interval (jarak antar kelahiran) tinggi, agka kelahiran pedet rendah, berat karkas kecil, penerapan teknologi bidang reproduksi dan pembibitan hewan sangat rendah, dan juga angka kepemilikan sapi sangat rendah, jumlah peternak sapi potong hanya sekitar 10% dari total penduduk Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, peternakan sapi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan daging sapi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian tentang peraturan impor, untuk menutupi kekurangan sapi dalam negeri makan akan dipilih jalan impor.

Pada kondisi sekarang angka impor sapi di Indonesia mencapai angka 50% dari total jumlah sapi yang ada,dengan angka impor sapi yang dibiarkan tinggi seperti ini, maka angka devisa negara akan terus menurun dan peternak lokal semakin terpuruk keadaannya. Maka dari itu, perlu dilakukan suatu upaya tegas dari pemerintah agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan dagingnya sendiri. Yaitu dengan secara bertahap pemrintah mulai mengurangi presentase jumlah sapi impornya sampai angka 10% pada tahun 2014 nanti. Kebijakan impor yang dilakukan sekarang ini hanya sebatas untuk menutupi kebutuhan daging di beberapa daerah yang memang masih kurang, sapi yang diimpor juga harus mengalami masa penggemukan selama beberapa bulan terlebih dahulu sebelum dipotong.

Lalu kenapa hewan yang dpilih sapi? Ir. Wignyo menambahkan bahwa menurut sensus ternak tahun 2003 lalu, 80% dari keseluruhan peternak Indonesia adalah beternak sapi potong. Juga mengingat bahwa pertumbuhan berat badan sapi memang paling signifikan jika dibandingkan dengan hewan-hewan herbivora lainnya.

Ketika menyinggung masalah kinerja program, beliau menegaskan bahwa PSDS ini bukanlah suatu program yang ‘main-main’, program ini merupakan salah satu program unggulan yang digembor-gemborkan oleh Presiden SBY pada masa kampanyenya, dan menjadi suatu kontrak politik antara Presiden dan Departemen Pertanian untuk mewujudkan swasembada daging tahun 2014. Dirjen Peternakan saat ini telah memiliki 13 langkah operasional demi terwujudnya swasembada daging yang tertuang dalam blueprint PSDS.

Menurut Ismatullah Salim, Ketua ISMAPETI (Ikatan senat Mahasiswa Peternakan Indonesia) dalam diskusi swasembada daging bersama IMAKAHI (Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia) dan HSTP (Himpunan Studi Ternak Produktif) FKH UGM, kita sebagai bagian dari masyarakat, hendaknya mendukung pencanangan program swasembada daging ini dengan melihat peluang apa saja dan juga kendala apa saja dalam pelaksanaan program ini.

Sebenarnya Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa berhasil swasembada daging tahun 2014, Indonesia memiliki bibit lokal yang angka reproduksinya bagus, lahan yang sangat luas yang belum tergarap di luar Pulau Jawa, dan juga memiliki biro penelitian dan pengembangan dengan SDM-nya yang bisa memunculkan ide-ide baru dalam mengembangkan dunia peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Dengan peluang seperti itu, program PSDS ternyata masih memiliki banyak sekali kendala. keberadaan lembaga-lembaga pengembangan teknologi reproduksi seperti BET, BIB, pembibitan dengan twinning masih sangat sedikit. Lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah dalam bidang pembibitan hanya tersebar di beberapa daerah saja. Dalam pelaksanaannya, program ini terganjal dengan jumlah APBN yang sangat sedikit. Mengingat, Program SDS saat ini dipegang oleh Direktorat Jenderal peternakan yang dalam struktural kepemerintahannya berada di bawah Departemen Pertanian, otomatis presentase untuk PSDS dari APBN sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan dana APBN yang diturunkan kepada Departemen Pertanian. Namun, dengan 13 langkah operasional yang dikeluarkan oleh Dirjennak, di mana dengan adanya otonomi daerah, PSDS akan menarik peran penting dari keberadaan pemerintah daerah (Pemda) dan juga terkait dengan kebijakan APBD. Menurut drh. Joko, staf Departemen Pertanian DIY, beberapa daerah di Indonesia seperti DIY, Aceh, dan Papua sudah siap mendukung penuh PSDS yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal-hal seperti ini tinggal menunggu dukungan serupa dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kendala lain, kita dihadapkan dengan angka konsumsi daging masyarakat masih sangat rendah. Parameter keberhasilan PSDS tidak hanya dilihat dari apakah daging di Indonesia sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat atau tidak, tetapi juga harus diimbangi dengan angka rata-rata konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap protein hewani terutama daging sapi. Angka konsumsi daging masyarakat erat hubungannya dengan pendapatan per kapita penduduk, sementara pendapatan per kapita penduduk Indonesia saat ini masih sangat rendah.

Ketika penulis melakukan observasi dalam kunjungan bersama Himpunan Studi Ternak Produktif (HSTP) FKH UGM ke kelompok ternak Mardi Raharjo di daerah Keceme, Sleman, banyak peternak sapi yang mengeluh karena harga sapi hidup turun drastis, sementara harga daging sapi naik. Suasana pasar yang tidak stabil ini menurunkan mental peternak, harga pakan konsentrat yang cukup tinggi memaksa peternak memberi sapinya pakan pendamping hijauan dengan seadanya (seperti ketela pohon, ampas tahu, dan lain-lain). Hal ini mengakibatkan sapi-sapi dalam kelompok ternak swadaya ini selain memiliki BCS rendah, performance reproduksi buruk. Calving interval tinggi, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun, angka service per conception antara 3-4, dan karena kurangnya modal usaha, tata laksana kandang, sanitasi dan infrastruktur peternakan masih sangat buruk.

Selama ini, peternak sapi di Indonesia tidak mengambil peluang beternak sapi sebagai sebuah usaha utama dengan peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, mereka masih beranggapan beternak sapi hanya sebagai tabungan masa depan, tidak memiliki target khusus yang disertai dengan pemberdayaan peternakan secara intensif.

Inilah tugas pemerintah bersama dengan masyarakat dan juga swasta. Selama ini sistem pembinaan peternakan kepada masyarakat tidak disertai dengan dukungan ekonomi (modal) dari pemerintah yang applicable, bahkan beberapa peternak hanya sebatas diberi pembinaan tanpa modal yang cukup. Di sinilah diperlukan peran swasta, sistem permodalan maupun kredit dari pemerintah untuk peternakan di Indonesia yang saat ini masih memberatkan peternak, pihak swasta seharusnya bisa mengambil peluang untuk menanamkan modalnya pada usaha-usaha rakyat, selain harus ada tata laksana ulang mengenai sistem kredit, perbankan ataupun pengontrolan yang ketat dalam pelaksanaan sistem ini. Di sini, selain diperlukan kerja sama dari pihak swasta, juga diperlukan peran dari pihak legislatif dalam membentuk suatu regulasi tentang sistem ekonomi peternakan yang tidak memberatkan semua pihak. Legislatif bersama dengan Dirjennak juga harus lebih sigap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang akan menghambat PSDS di Indonesia, seperti kasus impor sapi illegal yang sangat merugikan peternak Indonesia.

Peran fakultas kedokteran hewan dan fakultas peternakan dalam pencapaian program swasembada daging juga perlu dipertimbangkan. Fakultas sebagai akademisi setiap tahunnya mengeluarkan banyak riset dalam upaya optimalisasi produktivitas hewan ternak. Jika fakultas diberi suatu kesempatan untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan, maka dirasa hal ini akan sangat membantu keberhasilan PSDS pada tahun 2014, mengingat keberadaan instansi-instansi pemerintah dalam pengembangan teknologi pembibitan dan produksi ternak masih sangat kurang. Peran mahasiswa kedokteran hewan maupun peternakan secara individual juga turut serta berperan dalam hal ini. Mahasiswa, dengan bekal ilmu pengetahuan selama kuliah hendaknya memiliki keinginan besar untuk mengabdikan ilmunya di masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam bentuk desa binaan, KKN, dan lain sebagainya. Target Indonesia mampu swasembada Daging Sapi tahun 2014 bukan merupakan hal yang mustahil jika kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, peternak, akademisi, dan masyarakat berjalan dengan baik dan tidak ada penyelewengan.